Fiqih Muamalah Perbankan Syariah

Al Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafizhahulloh

Faidah Kajian Tematik Masjid Agung Cimahi dengan tema Fiqih Muamalah Perbankan Syariah bersama al-Ustadz Afifuddin As-Sidawi hafizhahulloh. Pembahasan terdiri dari: Permasalahan seputar perbankan syariah dan konvensional, Pegadaian, Dropship, Transaksi dalam Jual Beli Online, dan Jual Beli Valuta Asing. Disertai audio rekaman.

Berikut faidah dari Muhadharah beliau pada tanggal 18 Syawwal 1437H – 23 Juli 2016M di Masjid Agung Cimahi dengan tema “Fiqih Muamalah Perbankan Syariah”, terdapat beberapa edit dari redaksi tetapi In Syaa Alloh tidak merubah intisari pembahasan aslinya:

fiqih-muamalah-perbankan-syariah

Ekonomi Syariah (ekonomi islam) dibangun di atas prinsip keadilan, tidak menzhalimi dan dizhalimi orang lain. Hukum asal dalam bab muamalah atau sisfem muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang meharamkannya. Diantara perkara-perkara yang diharamkan dalam perbankan:

  1. Semua sistem yang mengandung unsur riba dan semua bentuk riba diharamkan dalam Islam.
  2. Di dalamnya ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
  3. Akad atau sistem yang mengandung unsur perjudian, dimana kaidah untuk mengetahui perkara tersebut perjudian atau bukan ialah dihadapkannya orang pada dua kemungkinan untung atau rugi.
  4. Semua akad atau transaksi yang mengandung unsur Ghoror (ketidakpastian).
  5. Transaksi yang disitu ada unsur menjual belikan sesuatu yang belum diterima, seperti sistem Dropship.
  6. Muamalah yang disitu ada unsur memperjual belikan sesuatu yang bukan miliknya.

Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip berbuat baik kepada sesama.

A. PERMASALAHAN SEPUTAR PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Permasalahan seputar perbankan baik Syariah maupun konvensional tidak terlepas dari 3 perkara yaitu Pinjam Uang di Bank, Menyimpan Uang di Bank, dan Pembiayaan Bank. Meminjam uang di bank hukum asalnya adalah mubah, adapun bagaimana mekanisme meminjam uang di bank syariah dan konvensional berikut ilustrasinya:

[1]. Meminjam Uang di Bank Konvensional
Nasabah datang ke Bank konvensional, meminjam uang Rp 100 juta untuk jangka waktu 1 tahun dengan bunga 1% per bulan. Setiap bulannya, nasabah membayar pokok pinjaman ditambah bunga. Dalam Islam, hutang 1 juta dibayar 1 juta, kalau tidak mampu boleh diberi waktu sampai mampu membayar. Adapun jangka waktu pembayaran hutang selama 1 tahun untuk hutang sebesar Rp 100 juta dibayar Rp 100 juga juga adalah boleh. Sedangkan bila dikenakan bunga 1-2% per bulan, maka 1-2% itulah yang dikatakan sebagai Riba.

[2]. Meminjam Uang di Bank Syariah
Seorang Nasabah meminjam uang di bank sebesar Rp 1 Milyar untuk membuka usaha dengan akad Mudharabah, dimana posisi bank sebagai pemodal dan nasabah pengelola modal dengan besaran bagi hasil Bank 30% Nasabah 70% dengan jangka waktu dibatasi 1 tahun. Mudharabah dalam fiqih Islami itu boleh, karena ada pemodal, pengelola, dan pemodal. Bulan pertama usaha si Nasabah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 1 Milyar, disini bank mendapat bagian Rp 300 juta dan Nasabah Rp 700 juta. Bulan ke-2 usaha itu memperoleh laba Rp 3 Milyar sehingga Bank mendapat Rp 900 juta sementara Nasabah dapat Rp 2,1 Milyar. Di bulan ke-6 terjadi penurunah sehingga Laba Bersih dihasilkan hanya Rp 100 juta, tetapi di sini Bank masih dapat bagian Rp 30 juta sementara Nasabah Rp 70 juta. Di bulan ke-7 usaha mengalami kerugian dan di bulan ke-8 bangkrut.

Kondisi pertama, di bulan ke-8 Bank melakukan penelusuran, dalam kasus ini ada outlet, rumah, mobil, dan lainnya. Disini bank akan melakukan penyitaan. Kondisi ke-2, nasabah sudah tidak punya apa-apa lagi, jika kondisi ini yang terjadi, pihak bank syariah akan menghubungi Bank Dunia dan mendapatkan dana talangan sebesar Rp 1 Milyar. Disini, pihak bank syariah tidak menyebutkan satu ketentuan dalam mudharabah. Kerugian dalam akad mudharabah ditanggung oleh modal bukan pengelola modal. Dalam kasus seperti ini pihak bank tidak terima modalnya habis.

Maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa sistem mudharabah yang ada tidak syar’i, ini hanya kamuflase, bahkan lebih mencekik daripada bank konvensional. Sistem seperti ini dinyatakan Riba dan masuk ke dalam akad pinjam-meminjam. Kerugian ditanggung pemodal adalah Riba.

Bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Hukum menyimpan uang di bank boleh dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Khawatir uangnya hilang atau tercuri.
  2. Tidak diperbolehkan mengambil bunga.
  3. Jika bunganya masuk ke dalam rekening, diambil hanya untuk dialokasikan pada kemaslahatan umum.
  4. Semata-mata untuk lalu lintas atau transfer uang.

Meminjam uang di bank syariah, pihak bank biasanya menerapkan sistem Wadi’ah. Dalam Fiqih Islam, Wadi’ah dibangun di atas ta’awwun. Disini diperbolehkan meminta biaya penitipan yang sekarang dikenal sebagai biaya administrasi. Jadi prinsipnya berbuat baik. Namun, Wadi’ah bisa jadi Riba bila orang yang dititipi misalnya dititipi satu barang kemudian mengambil manfaat dari barang itu atau jika titipannya dalam bentuk uang lalu diinvestasikan. Bunga bank dan memanfaatkan dana nasabah untuk kemaslahatan bank hukumnya haram karena termasuk memakan harta dengan cara batil.

Pembiayaan bank (terkait jual beli), dalam pembayaan bisa jadi bank sebagai pihak ke-2 atau ke-3 yang menalangi pembiayaan. Berikut ilustrasi pembiayaan bank antara bank konvensional dan bank syariah, dimana bank disini adalah pihak ke-2:

[1]. Pembiayaan di Bank Konvensional
Bank langsung dengan nasabah, di bank konvensional langsung menerapkan riba, contoh Pembiayaan untuk membeli sepeda motor seharga Rp 14 juta lalu dibayar Rp 16 juta dalam jangka waktu setahun, atau membeli sepeda motor Rp 14 juta dengan nominal bunga tertentu. Disini jelas haram karena termasuk memperjual belikan barang yang belum diterima oleh pihak bank dan hakikatnya adalah pinjam meminjam.

[2]. Pembiayaan di Bank Syariah
Bank Syariah memakai akad murabahah, sistem jual beli transparan, dari penjual transparan ke pembeli dengan mengambil keuntungan dalam tempo tertentu. Misalnya harga pokok Rp 100 juta dijual Rp 120 juta, pihak penjual mengambil untung Rp 80 juta, sistem pembayaran cash atau tempo.

Berikut contoh Sistem Murabahah yang ada di bank Syariah saat ini:

  • Nasabah ingin membeli rumah seharga Rp 1 Milyar, bank menjual dengan sistem murabahah harganya Rp 1,1 M dalam tempo 1 tahun. Nasabah diminta datang ke kantor pemasaran perumahan. Hukumnya Tidak Boleh karena pihak bank belum memiliki rumah itu.
  • Bank menelepon pihak developer mengambil 1 unit dengan harga Rp 1 Mlyar dari Developer dijual ke Nasabah Rp 1,1 Milyar dalam tempo 1 tahun. Hukumnya Tidak Boleh karena bank belum menerima apapun.
  • Bank sudah menghubungi developer, sudah mengambil, harganya Rp 1 Milyar dijual ke nasabah Rp 1,1 MIlyar. Malamnya diadakan seremonial serah terima kunci rumah. Bank, developer, dan nasabah hadir dalam seremonial itu. Disini juga tidak boleh karena akadnya terjadi sebelum serah terima kunci.

Dari tiga kondisi di atas, maka solusinya pihak bank jangan ada akad apapun dengan nasabah sampai benar-benar memegang kunci rumah, sehingga akad jual beli dengan kunci sudah ada di depan nasabah. Tetapi ini mengandung risiko karena nasabah bisa saja membatalkan pembelian sehingga berpotensi merugikan pihak bank. Kesimpulan dalam kasus ini akadnya masih riba dan murabahah yang diggunakan tidak benar, hanya nama dan kamuflase, sama saja hakikatnya hutang Rp 1 Milyar dibayar Rp 1,1 Milyar.

Bagaimana jika bank sebagai pihak ke-3? Nasabah tidak punya uang tapi ingin membeli rumah, kemudian menghubungi developer dan diminta membayar kredit. Developer menggandeng pihak bank, developer menjual Rp 100 juta, Nasabah diminta membayar kredit lewat bank dimana pihak bank melakukan jual balik Rp 120 juta dengan tempo 5 tahun. Ini tidak boleh, karena bank membeli kontan Rp 100 juta kemudian nasabah membayar 120 juta ke bank. Ini adalah riba karena hakikatnya juga pinjam-meminjam. Pinjam Rp 100 juta dibayar Rp 120 juta. Sehingga solusi dalam permasalahan ini transaksinya harus tidak memakai bunga.

B. PEGADAIAN
Gadai adalah meminjam uang dengan memberi barang sebagai penjaminan. Misalnya pinjaman Rp 25 juta dengan jaminan sawah seluas 1 Hektar. Jangka waktu (tempo) selama 1 tahun, setelah 1 tahun kembali Rp 25 juta. Namun pihak pegadaian mengelola sawah ddengan modal dari pegadaian. Hukumnya tidak boleh karena pihak pegadaian mengambil keuntungan dari barang jaminan. Karena semua pinjam-meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan hukumnya Riba.

Contoh lain: Pinjaman Rp 10 juta dengan jaminan seekor sapi. Pihak Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan sapi sebesar Rp 2,5 juta. Karena barang jaminan berupa seekor sapi membutuhkan perawatan maka pihak pegadaian diperbolehkan mengambil Rp 2,5 juta sebagai pengganti biaya perawatan.

C. DROPSHIP
Pembeli memesan barang ke penjual tetapi penjual tidak punya stok barang sehingga menghubungi pihak pabrik atau distributor untuk mendapatkan barang sesuai dengan pesanan pembeli tersebut, dan meminta pihak pabrik atau distributor mengirimkan langsung barangnya kepada pembeli. Hukum dari transaksi seperti ini Tidak Boleh, karena barang belum ada di tangan penjual. Solusi dalam permasalahan ini ialah pihak pabrik atau distributor punya agen di wilayah konsumen, atau barang dari pabrik/distributor dikirim ke penjual dulu kemudian dari penjual dikirimkan ke pembeli.

D. TRANSAKSI PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI ONLINE
Boleh transfer dulu baru sesudah itu barang dikirim dengan syarat bukan emas, perak dan mata uang. Diperbolehkan juga menggunakan sistem SALAM yakni serahkan uangnya lebih dulu adapun barangnya dalam julmah dan kualitas tertentu diserahkan pada waktu tertentu. Boleh juga menggunakan sistem Down Payment (DP) atau uang muka, kemudian bayar pelunasan kemudian. Dalam transaksi jual beli online, barang yang dikirim harus sesuai dengan spesifikasi.

E. JUAL BELI VALUTA ASING
Kalau jual beli mata uang sejenis (Rupiah dengan Rupiah, US Dollar dengan US Dollar, Saudi Real dengan Saudi Real, Euro dengan Euro) harus serah terima ditempat dan tidak boleh ada unsur kelebihan nominal. Adapun jual beli mata uang asing (Rupiah ke Dollar atau sebaliknya) harus serah terima di tempat,

Bagaimana dengan sistem Trading Forex? Sistem ini terbagi menjadi dua jenis: sistem manual dan sistem online. Sistem manual atau tradisional harus serah terima di tempat dan ini tidak jadi masalah. Sedangkan sistem online ada broker dan jeda waktu, sehingga disini mengandung unsur Riba Nasihah. Solusinya gunakan cek yang valid dari lembaga keuangan yang valid. Tunggu sampai pihak bank melakukan transfer.

Wallohu A’lam bi Showab.

Untuk audio rekamannya silakan download di sini:

[64 KBPS]
Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Sesi-1) – Al Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi
Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Sesi-2) – Al Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi

[32 KBPS]
Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Sesi-1) – Al Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi
Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Sesi-2) – Al Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawi

[16 KBPS]
Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Sesi-1) – Al Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi
Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Sesi-2) – Al Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *